www.disdikklungkung.net

Bayang-bayang putus sekolah alias drop out masih menghantui ratusan ribu pelajar di Bali. Menurut data yang dikumpulkan Bali Post dari Dinas Pendidikan Propinsi Bali, saat ini di seluruh Bali tercatat sekitar 125.809 orang anak usia sekolah (usia 6-18 tahun) berasal dari keluarga miskin. Anak usia sekolah dari keluarga miskin inilah yang paling potensial hengkang dari bangku sekolah sebelum mengantongi ijazah yang diidam-idamkan lantaran ketiadaan biaya pendidikan.

Dihubungi Sabtu (20/1) kemarin, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Propinsi Bali TIA Kusuma Wardhani, S.H., M.M. tidak menampik bahwa anak usia sekolah dari keluarga miskin di Bali mencapai seratus ribu orang lebih. Berdasarkan sebaran per kabupaten, ada tiga kabupaten yang mengoleksi anak usia sekolah dari keluarga miskin yang cukup tinggi. Yakni, Kabupaten Buleleng, Karangasem, dan Bangli di mana jumlah anak usia sekolah dari keluarga miskin masing-masing tercatat 41.505 orang, 38.192 orang, dan 10.660 orang. Sedangkan kabupaten/kota lainnya di Bali mencatat jumlah anak usia sekolah dari keluarga miskin di bawah 10.000 orang. Angka terendah dimiliki Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dengan jumlah anak usia sekolah dari keluarga miskin tercatat 3.885 orang dan 3.992 orang. "Dari sebaran angka per kabupaten/kota itu, kita bisa memprediksikan ancaman pelajar putus sekolah tertinggi itu ada di Kabupaten Buleleng, Karangasem, dan Bangli," katanya.

Meskipun angka anak usia sekolah dari keluarga miskin di seluruh Bali mencapai seratus ribu orang lebih, kata dia, angka siswa putus sekolah di Bali tidak terlalu tinggi. Saat ini, angka siswa putus sekolah di Bali tercatat 1.686 orang. Dilihat dari jenjang pendidikan, angka putus sekolah tertinggi terjadi di jenjang pendidikan SD yakni mencapai 704 orang disusul SMP (431 orang), SMA (359 orang), dan SMK (192 orang).

Jika dilihat dari sebaran kabupaten/kota, angka putus sekolah tertinggi terjadi di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem yang masing-masing mengoleksi 482 orang dan 368 orang pelajar putus sekolah dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK. Sementara angka pelajar putus sekolah terendah untuk semua jenjang pendidikan berada di Kabupaten Klungkung dengan 66 orang pelajar putus sekolah, disusul Kota Denpasar (75 orang) dan Kabupaten Gianyar (115 orang). "Saat ini, kami telah menggulirkan berbagai program strategis guna menekan angka pelajar putus sekolah serendah mungkin. Paling tidak, semua anak di Bali diupayakan bisa mengecap pendidikan formal minimal hingga lulus SMP atau bisa menuntaskan program Wajib Belajar (Wajar) Sembilan Tahun," katanya. Ia menambahkan faktor dominan yang menyebabkan ribuan pelajar di Bali itu putus sekolah adalah alasan ekonomi atau ketiadaan biaya pendidikan.

Beasiswa Siswa Miskin

Mengantisipasi bertambah panjangnya barisan pelajar putus sekolah dari keluarga miskin, kata dia, Pemprop Bali secara rutin mengucurkan beasiswa untuk kepentingan tersebut. Pada tahun anggaran 2007 ini, anggaran yang dialokasikan untuk membantu biaya pendidikan pelajar dari keluarga miskin mencapai Rp 2,675 milyar lebih. Dana sebesar itu akan didistribusikan kepada 6.300 orang pelajar yang masih mengenyam pendidikan di jenjang pendidikan SD dan SMP. "Beasiswa itu memang diprioritaskan untuk pelajar SD dan SMP yang terancam putus sekolah lantaran orang tuanya tidak punya dana yang cukup untuk membiayai pendidikan putra-putrinya. Subsidi pendidikan itu belum termasuk dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan bantuan Retripal yang dikucurkan oleh pemerintah pusat," katanya lagi.

Di samping menggucurkan beasiswa untuk ribuan orang pelajar dari keluarga miskin, kata dia, pihaknya juga memacu pertumbuhan SD-SMP Satu Atap. Dasar pertimbangannya, sebagian besar anak usia SMP yang tidak melanjutkan pendidikannya itu memang berasal dari keluarga miskin yang bermukim di daerah yang relatif terpencil dan belum ada fasilitas pendidikan SMP. Agar bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP, mereka terpaksa pergi ke kota kecamatan yang tentu saja memerlukan biaya yang lebih besar lagi. Misalnya, untuk biaya pemondokan di kota maupun keperluan akomodasi lainnya. "Dengan program SD-SMP Satu Atap ini, mereka tidak perlu lagi jauh-jauh merantau ke kota untuk melanjutkan pendidikan SMP. Lulusan SD di daerah terpencil itu cukup melanjutkan pendidikan di sekolah asalnya," katanya dan menambahkan tenaga pendidik untuk SD-SMP satu atap itu berasal dari SMP-SMP terdekat dengan materi dan kualitas pengajaran yang sama bobotnya dengan SMP konvensional.

Menurut Kusuma Wardhani, program SD-SMP Satu Atap ini sudah mulai dilaksanakan di Bali sejak tahun anggaran 2005 lalu. Pada tahun 2005 lalu, jumlah SD-SMP satu atap di seluruh Bali hanya tercatat empat sekolah. Saat ini, jumlah SD-SMP satu atap itu meningkat jadi 17 sekolah yang tersebar di Kabupaten Buleleng (6 sekolah), Kabupaten Karangasem (4), Kabupaten Klungkung (4), Kabupaten Bangli (2), dan Kabupaten Tabanan (1). Sedangkan di Kabupaten Jembrana, Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar, pemerintah tidak membangun SD-SMP satu atap lantaran tidak ada daerah yang berkategori terisolasi. "Sekolah itu memang seluruhnya berada di daerah yang relatif terisolasi. SD-SMP satu atap di Kabupaten Klungkung seluruhnya berlokasi di Kecamatan Nusa Penida. Umumnya, angka pelajar putus sekolah memang relatif tinggi di daerah-daerah seperti ini sehingga program SD-SMP satu atap kami prioritaskan di sana," katanya.

Pemprop Bali mengalokasi anggaran Rp 2,47 milyar lebih untuk membangun ruang kelas baru (RKB) pada 13 SD-SMP satu atap. Masing-masing sekolah dijatahkan dua unit RKB dan satu unit RKB menghabiskan dana Rp 95 juta. Sedangkan pembangunan RKB tambahan untuk sekolah lainnya diusulkan didanai APBN 2007